PROFESIONALISME BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)(Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024)

Abstract

Aparatur pemerintah daerah kadangkala memolarisasikan pejabat partai politik tertentu yang sedang berkuasa dalam pemilihan kepala daerah, dan dalam banyak kasus, netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah menjadi faktor utama di balik berbagai pelanggaran pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Komering Ulu Timur dan seperti apa pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten OKU Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode penelitian kualitatif yang penentuan informannya ditentukan melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu OKU Timur sudah mampu melakukan pengawasan secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan terjaganya netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten OKU Timur. Walaupun demikian, ke depan Bawaslu OKU Timur harus tetap konsisten mengajak masyarakat dalam pengawasan netralitas ASN dan jika ada pelanggaran netralitas ASN harus ditangani secara akuntabel dan transparan.

Local government apparatus sometimes polarizes certain political party officials who are in power in regional head elections, and in many cases, ASN neutrality in regional head elections is the main factor behind various election violations. This study aims to determine and analyze how ASN neutrality is in regional head elections in East Komering Ulu Regency and what Bawaslu's supervision of ASN neutrality in regional head elections in East OKU Regency is like. The method used in this study is a qualitative research method whose informants are determined through purposive sampling. The results of the study indicate that East OKU Bawaslu has been able to carry out supervision professionally. This is evidenced by the maintenance of ASN neutrality in regional head elections in East OKU Regency. However, in the future, East OKU Bawaslu must remain consistent in inviting the public to supervise ASN neutrality and if there is a violation of ASN neutrality, it must be handled accountably and transparently.